Oleh : Mustika (Mahasiswi Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Universitas Bangka Belitung)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai salah satu daerah penghasil timah terbesar di dunia. aktivitas penambangan timah telah menjadi sektor utama yang membentuk struktur ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah ini. Kekayaan mineral yang melimpah menjadikan Bangka Belitung lokasi strategis dalam industri pertambangan nasional, sehingga perekonomian daerah sangat bergantung pada produksi dan ekspor timah.
Namun, perkembangan industri tambang timah tidak lepas dari berbagai tantangan. Setelah berlakunya kebijakan otonomi daerah dan liberalisasi pertambangan pada tahun 1999, marak muncul penambangan rakyat dan penambangan ilegal (PETI) yang sulit dikendalikan.
Aktivitas ini menimbulkan tekanan besar terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem darat dan laut, pendangkalan sungai dan pantai, perubahan bentang alam, serta pencemaran air akibat limbah tambang.
Di sisi lain, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor pertambangan menyebabkan munculnya dilema antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang.
Selain itu, fluktuasi harga timah dunia berdampak pada stabilitas ekonomi daerah, sementara usaha diversifikasi ekonomi di sektor lain (seperti pariwisata dan perikanan) masih menghadapi berbagai keterbatasan. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya menata regulasi pertambangan, memperkuat penegakan hukum, serta mendorong penerapan pertambangan yang lebih ramah lingkungan melalui reklamasi dan pemulihan lahan.
Sebagai penulis opini hukum, saya bersikap tegas menolak dan menentang keberadaan tambang timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung. Penolakan ini bukan semata persoalan moral atau lingkungan, melainkan bersandar pada pertimbangan hukum, tata kelola pemerintahan, dan perlindungan hak masyarakat.
Alasan Saya Kontra terhadap Tambang Timah Ilegal Adalah
- Menimbulkan Kerugian Negara dan Distorsi Ekonomi
Tambang ilegal menghindari pajak, royalti, dan kewajiban finansial lainnya.
Negara kehilangan penerimaan, sementara tambang legal terdesak karena harga pasar dipengaruhi produk ilegal.
Ini menciptakan persaingan tidak sehat dan merusak iklim investasi yang seharusnya teratur. - Merusak Lingkungan Tanpa Tanggung Jawab Reklamasi
Pelaku tambang ilegal tidak memiliki kewajiban reklamasi dan pascatambang.
Akibatnya:
- kolong-kolong terbengkalai
- sedimentasi dan kekeruhan air laut meningkat
- daratan dan pesisir rusak secara permanen
Kerusakan seperti ini menciptakan beban ekologis yang tak bisa dipulihkan dengan mudah.
- Mengancam Keselamatan dan Hak Sosial Masyarakat
Tambang ilegal sering beroperasi dekat permukiman, lahan produktif, dan wilayah tangkap nelayan.
Aktivitas ini meningkatkan risiko kecelakaan kerja, merusak akses ekonomi masyarakat lokal, serta memicu konflik sosial antarwarga.
Tidak jarang terjadi intimidasi atau ketegangan akibat keberadaan tambang ilegal di desa-desa.
Tambang timah ilegal bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi persoalan hukum, tata kelola, dan masa depan lingkungan kepulauan Bangka Belitung.
Menolak tambang ilegal berarti menegakkan hukum, melindungi hak masyarakat, menjaga lingkungan, dan memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara adil dan berkelanjutan.
sumber :
