Toboali, Demokrasibabel.com – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Pemkab Basel) melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2027.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (28/1/2026) di Ruang Studio Perencanaan Pulau Kelapan, Kantor Bappelitbangda Kabupaten Bangka Selatan. Forum ini menjadi bagian penting dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terarah, dan berkelanjutan.
FKP RKPD 2027 menjadi wadah strategis bagi Pemkab Bangka Selatan untuk menyerap masukan, saran, dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah pada 2027 mendatang.
Forum tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bangka Selatan Gatot Wibowo yang mewakili Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid. Turut hadir Kepala BPS Bangka Selatan, Kepala Bappelitbangda Bangka Selatan Ari Sutanto, seluruh kepala OPD, para camat, perwakilan perguruan tinggi, perbankan, serta Tim Penyusun RKPD. Kegiatan juga diikuti secara daring.
Sementara itu, secara virtual hadir Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Joko Triadhi, yang bertindak sebagai narasumber.
Dalam sambutan Bupati Bangka Selatan yang dibacakan Gatot Wibowo, disampaikan bahwa momentum Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Bangka Selatan menjadi titik penting untuk melakukan transformasi pembangunan daerah.
“Usia ke-23 bukan lagi usia bertumbuh, melainkan usia untuk bertransformasi. Transformasi pembangunan harus diarahkan pada penguatan fondasi daerah agar mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Gatot.
Ia menjelaskan, transformasi pembangunan difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah dan infrastruktur berkelanjutan, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Gatot juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif memberikan masukan yang konstruktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Partisipasi aktif semua pihak sangat dibutuhkan agar dokumen RKPD yang dihasilkan benar-benar berkualitas, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan Bangka Selatan,” katanya.
Menurutnya, RKPD memiliki peran strategis sebagai penghubung antara visi pembangunan jangka menengah daerah dengan implementasi program dan kegiatan yang terukur serta berdampak langsung bagi masyarakat.
“RKPD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan tahunan dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bangka Selatan yang adil, sejahtera, berkelanjutan, dan berkeadaban,” tegasnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini, Pemkab Bangka Selatan berharap terbangun keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaan pembangunan ke depan dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.
