Bangka Selatan, Demokrasibabel –Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menetapkan program pengentasan rumah tidak layak huni sebagai prioritas utama di tahun 2025.
Kepala Dinas Perkim Bangka Selatan, Basu Priatna, menyampaikan bahwa meskipun program ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pihaknya masih menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran.
“Program prioritas kami tahun ini tetap fokus pada pengentasan rumah tidak layak huni. Namun yang menjadi tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran yang tersedia,” ujar Basu Priatna saat ditemui di kantornya, Rabu (15/5).
Untuk mengatasi hal tersebut, Basu menjelaskan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah di tingkat provinsi maupun pusat, guna memperoleh tambahan dukungan anggaran.
“Kami aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait, baik dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kementerian, agar penanganan kawasan kumuh bisa berjalan lebih optimal,” jelasnya.
Ia berharap, melalui sinergi dan kolaborasi lintas lembaga ini, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bangka Selatan dapat terus ditekan, sehingga masyarakat dapat tinggal di tempat yang lebih layak dan sehat.
